Dinas Kehutanan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Menyikapi instruksi Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE., serta desakan anggota DPRD Sulut Dapil Bolmong Raya, Muhammad Wongso, walau baru saja ditugasi memimpin Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, Rainier Dondokambey, S.Hut., langsung melakukan kunjungan peninjauan ke wilayah bencana banjir di Bolaang Mongondow Selatan pada Selasa, 4/8/2020.
Didampingi beberapa pejabat jajaran Dishutda Sulut, Kadishutda menemui Kepala KPH Unit I, Usman Buchari, S.Hut, dan Kepala KPH Unit II, James Runtuwene, SH serta jajaran dan ASN KPH I dan KPH II membahas berbagai hal terkait permasalahan tersebut.
Kadishutda dalam arahannya menjelaskan bahwa sesuai informasi terjadinya banjir diakibatkan cuaca sangat ekstrim dimana curah hujan sangat tinggi dan terus menerus selama hampir sepekan. Selain itu topografi di wilayah tersebut umumnya gunung dan lembah sehingga ketika curah hujan tinggi menyebabkan aliran permukaan sangat kencang.
Langkah-langkah analisa secara holistik akan dilakukan oleh Dishutda. Bersama BPDAS-HL segera membuat analisa tutupan lahan, mengambil data titik-titik koordinat bencana, dan foto udara luasan yang terdampak banjir. Monitoring terhadap setiap kejadian di lapangan akan dilakukan, dan semua masukan baik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, juga masyarakat terutama dari anggota DPRD Provinsi Sulut akan diserap dan selanjutnya akan segera ditindaklanjuti.
Hasil analisa sementara yang dimiliki Dishutda Sulut, terdapat 12 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak yakni DAS Pilolahunga, DAS Inosota, DAS Milangodaa, DAS Sinandaka, DAS Koroisi, DAS Minanga Tangagah, DAS Salongo, DAS Molibagu, DAS Tolondadu, DAS Tabilaa, DAS Sinawan Motoben, dan DAS Pinolosian.
Terkait dugaan banjir disebabkan oleh kerusakan hutan akibat illegal logging, Kadishutda juga menegaskan bahwa patroli pengamanan hutan tetap dilakukan sekalipun di tengah pandemi Covid-19, namun aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab bisa saja luput dari pengawasan. Untuk itu masyarakat diajak ikut menjaga kawasan hutan, mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui ada aktivitas pengrusakan hutan. Tindakan represif akan dilakukan dan sanksi hukum akan diberikan bagi pelaku pengrusakan kawasan hutan.
Pada kesempatan tersebut Kadishutda mengajak seluruh ASN untuk ikut membantu masyarakat yang terkena bencana. Beliau mengapresiasi aparat Kehutanan yang ada di KPH Unit II yang telah ikut berjuang atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membantu korban banjir di Bolsel. ASN juga dihimbau agar dapat mematahkan hoax dan issue sesat yang beredar dengan melakukan optimalisasi publikasi kegiatan pemerintah saat ini sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar berdasarkan data dan fakta. Optimalisasi publikasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan interaksi media sosial yang saat ini intens dan masif digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. ASN diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial, dengan postingan dan share hal-hal yang baik dan bermanfaat serta tidak menyebarkan berita bohong, hoax, dan hate speech, apalagi saling menjatuhkan.