Breaking News
Home / Berita / TUMIWA PIMPIN PUNCAK ACARA GNPDAS PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019

TUMIWA PIMPIN PUNCAK ACARA GNPDAS PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019

Gerakan Nasional Pemulihan DAS (GNP-DAS) merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian LHK dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumberdaya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Berbagai bencana yang terjadi terlebih bencana hidrometeorologi menjadi indikasi bahwa DAS telah rusak, dimana hal itu merupakan awal dari berbagai bencana lainnya.

GNP-DAS Provinsi Suawesi Utara Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 17 Desember 2019 di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan, mengambil tema “Pulihkan Lahan, Membangun Masa Depan”. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Sulut, Marhaen Roy Tumiwa, membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sitti Nurbaya yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 14 juta hektar lahan kritis yang tersebar di 17 ribu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang harus dipulihkan dengan meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan penanaman dan membangun bangunan konservasi tanah dan air. Lebih lanjut Tumiwa mengungkapkan bahwa perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi berbagai sektor untuk suksesnya GNPDAS, karena GNPDAS adalah tanggung jawab bersama seluruh sektor dan stakeholder terkait, bukan hanya KLHK melainkan Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintahan Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, dan berbagai elemen Masyarakat.

Sebelumnya, acara puncak GNP-DAS tanggal 22 November 2019 telah diadakan Sosialisasi Kegiatan GNP-DAS dan pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD), sesuai amanat Bapak Presiden RI Joko Widodo agar mengembangkan pembibitan melalui KBD di sekitar lahan kritis di dalam maupun di sekitar hutan, bersama masyarakat dalam upaya pemulihan DAS.
Di Sulawesi Utara, KBD akan dibuat di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan.

Check Also

Satu Periode Memimpin Sulawesi Utara, ODSK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara berturut-turut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 3 =